Kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata masih menyisakan persoalan baru, ini terjadi di daerah Sumatera Utara dimana para buruh demo didepan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Para buruh menuntut upah minimum provinsi (UMP) dan aturan kompensasi supaya direvisi lagi terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Meskipun para pendemo melakukan orasi nya dengan tertib, namun tetap saja jalanan menjadi macet karena sebagian para demonstran memarkit kendaraan nya ditepi jalan sampai memakan madan jalan.
Tuntutan dari buruh yang mengatasnamakan Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI) ini meminta agar GUbernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk segera menerbitkan peraturan kompensasi untuk buruh. Para demonstran meminta agar gubernur mengatur tunjangan transportasi minimal Rp 10 ribu per hari untuk buruh, sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM.
"Apalagi banyak buruh yang tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Jika gubernur menerbitkan aturan kompensasi kenaikan harga BBM, akan membantu para buruh," ujar Korlap demo, Dahlan Ginting di Medan, Kamis (27/6/13).
Selain tunjangan transportasi minimal Rp 10 ribu per hari untuk buruh, mereka juga meminta untuk merivisi kembali UMP. Dan juga mereka menolak Askes sebagai pelaksana BPJS.
"Kami juga meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang mempekerjakan buruh kontrak, tidak sesuai peraturan menteri," tambah Dahlan.
gambar ilustrasi
Meskipun para pendemo melakukan orasi nya dengan tertib, namun tetap saja jalanan menjadi macet karena sebagian para demonstran memarkit kendaraan nya ditepi jalan sampai memakan madan jalan.
Tuntutan dari buruh yang mengatasnamakan Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI) ini meminta agar GUbernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk segera menerbitkan peraturan kompensasi untuk buruh. Para demonstran meminta agar gubernur mengatur tunjangan transportasi minimal Rp 10 ribu per hari untuk buruh, sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM.
"Apalagi banyak buruh yang tidak mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Jika gubernur menerbitkan aturan kompensasi kenaikan harga BBM, akan membantu para buruh," ujar Korlap demo, Dahlan Ginting di Medan, Kamis (27/6/13).
Selain tunjangan transportasi minimal Rp 10 ribu per hari untuk buruh, mereka juga meminta untuk merivisi kembali UMP. Dan juga mereka menolak Askes sebagai pelaksana BPJS.
"Kami juga meminta agar pemerintah mencabut izin perusahaan yang mempekerjakan buruh kontrak, tidak sesuai peraturan menteri," tambah Dahlan.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar